Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Pengawasan 2021 seperti dikutip dalam keterangan pers dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Selasa.
“Saya minta Bidang Pengawasan dapat lebih mendorong setiap pegawai untuk melaporkan e-LHKPN secara tertib,” kata dia.
Jaksa Agung juga meminta Bidang Pengawasan untuk menjalin hubungan harmonis dan sinergis dengan para mitra kerja Kejagung untuk melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja seluruh satuan kerja.
Mitra kerja Kejagung di antaranya adalah Komisi Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut laman e-LHKPN di situs KPK pada Jumat (24/9), kepatuhan laporan harta kekayaan pejabat negara untuk tahun 2020 di lingkungan Kejagung mencapai 78,72 persen, atau masih di bawah dua institusi penegak hukum lainnya yaitu KPK (100 persen) dan Polri (79,51 persen).
Dari 11.715 wajib lapor LHKPN di Kejagung, 1.126 di antaranya belum menyampaikan laporan.
Baca juga: Ketua MPR imbau penyelenggara negara komit penuhi kewajiban LHKPN
Baca juga: KPK catat 19 ribu penyelenggara negara belum lengkapi dokumen LHKPN
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Anton Santoso
COPYRIGHT © BERITASATU.MY.ID 2021
source https://beritasatu.my.id/2021/10/05/jaksa-agung-sebut-1144-persen-pegawainya-belum-lapor-harta-kekayaan/
Article "Jaksa Agung sebut 11,44 persen pegawainya belum lapor harta kekayaan" protected
